Efisiensi anggaran sedang menjadi salah satu kata kunci dalam pengelolaan keuangan negara. Namun bagi sektor pariwisata, pertanyaannya bukan sekadar berapa rupiah yang dipotong, melainkan: apakah dengan anggaran yang lebih terbatas Indonesia masih mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN?

Pariwisata Indonesia sedang berada pada momentum yang menarik.

Di satu sisi, sektor ini menunjukkan pertumbuhan. Kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 8,98 juta kunjungan, tumbuh 5,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan wisatawan dari Asia Tenggara bahkan mencapai 7,32 persen.

Di sisi lain, pemerintah sedang melakukan efisiensi fiskal. Transfer ke Daerah atau TKD yang pada awal 2025 dialokasikan Rp919,9 triliun kemudian disesuaikan menjadi sekitar Rp848,52 triliun. Untuk RAPBN 2026, pemerintah mengusulkan TKD sekitar Rp650 triliun, dengan penjelasan bahwa sebagian anggaran digeser ke belanja pemerintah pusat untuk program prioritas yang pelaksanaannya juga berada di daerah.

Pertanyaannya menjadi sangat penting:

Apa yang terjadi pada pariwisata daerah ketika ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas?

Pariwisata Tidak Tumbuh Hanya Karena Promosi

Sering kali keberhasilan pariwisata diukur melalui promosi.

Destinasi membuat video.

Melakukan festival.

Mengundang influencer.

Mengikuti pameran pariwisata.

Mengadakan event.

Semua kegiatan tersebut penting.

Namun wisatawan tidak hanya membutuhkan promosi. Mereka membutuhkan akses, konektivitas, kebersihan, keamanan, atraksi, informasi, infrastruktur, SDM, dan pengalaman yang berkualitas.

Di sinilah anggaran pemerintah daerah mempunyai peranan penting.

Sebuah destinasi mungkin memiliki air terjun yang luar biasa, tetapi jika jalannya buruk, toilet tidak tersedia, sinyal komunikasi terbatas, sampah tidak terkelola dan transportasi sulit, promosi sebesar apa pun tidak akan menghasilkan pengalaman wisata yang optimal.

Dengan kata lain:

Promosi dapat membuat wisatawan datang. Tetapi kualitas destinasi membuat mereka puas, tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan kembali lagi.

Dampak Pemotongan Anggaran terhadap Pariwisata Daerah

Pemotongan atau penyesuaian anggaran tidak otomatis berarti pariwisata akan berhenti berkembang. Namun jika tidak dikelola dengan baik, setidaknya ada lima risiko.

Pertama, pembangunan infrastruktur pariwisata melambat

Banyak destinasi di Indonesia masih bergantung pada belanja pemerintah untuk akses jalan, sanitasi, air bersih, fasilitas publik, dermaga, signage, pedestrian, dan infrastruktur dasar lainnya.

Jika anggaran pembangunan berkurang, proyek-proyek tersebut dapat ditunda.

Akibatnya terjadi kesenjangan antara potensi destinasi dan kesiapan destinasi.

Kedua, promosi daerah menjadi lebih terbatas

Bagi daerah dengan PAD kecil, anggaran promosi pariwisata merupakan salah satu komponen yang rentan dikurangi.

Padahal persaingan destinasi semakin global.

Wisatawan tidak hanya membandingkan Bali dengan Lombok.

Mereka membandingkan Bali dengan Phuket.

Labuan Bajo dengan Ha Long Bay.

Raja Ampat dengan Palawan.

Yogyakarta dengan Bangkok atau Kuala Lumpur.

Artinya, Indonesia tidak hanya berkompetisi antarprovinsi.

Indonesia sedang berkompetisi dengan seluruh destinasi ASEAN.

Ketiga, pengembangan SDM dapat terhambat

Pariwisata adalah industri manusia.

Tour guide, frontliner, hotel staff, UMKM, pengelola desa wisata, event organizer, pengelola atraksi dan pelaku ekonomi kreatif menentukan kualitas pengalaman wisatawan.

Jika pelatihan dikurangi secara terus-menerus, Indonesia berisiko memiliki destinasi yang bagus tetapi pelayanan yang belum kompetitif.

Keempat, event dan atraksi daerah dapat berkurang

Festival daerah memiliki fungsi lebih besar daripada sekadar hiburan.

Event dapat menjadi:

• demand generator;
• media promosi;
• penggerak UMKM;
• pencipta lapangan kerja;
• penggerak transportasi;
• penggerak hotel dan restoran.

Namun event juga harus dievaluasi.

Bukan:

“Berapa banyak event yang kita buat?”

Tetapi:

“Berapa besar economic impact yang dihasilkan?”

Kelima, daerah semakin bergantung pada inisiatif swasta

Ini bisa menjadi peluang sekaligus risiko.

Swasta memang harus semakin banyak dilibatkan.

Tetapi apabila pemerintah sepenuhnya menarik diri, destinasi dengan potensi ekonomi rendah tetapi nilai sosial dan ekologis tinggi dapat tertinggal.

Karena itu, efisiensi tidak boleh diterjemahkan sebagai:

Government leaves tourism.

Yang lebih tepat adalah:

Government changes its role.

Namun Ada Sisi Positif dari Efisiensi

Di sinilah kita perlu melihat persoalan secara lebih objektif.

Pemotongan anggaran juga dapat menjadi momentum untuk memperbaiki cara pemerintah mengelola pariwisata.

Selama bertahun-tahun, sebagian belanja pariwisata sering tersebar ke banyak kegiatan kecil:

seminar, rapat, perjalanan dinas, festival, promosi, pelatihan, dan berbagai kegiatan administratif.

Ketika anggaran terbatas, pemerintah dipaksa bertanya:

Mana yang benar-benar menghasilkan dampak?

Ini sebenarnya kesempatan untuk menerapkan prinsip:

Money Follows Impact

Bukan sekadar:

Money follows activity.

Artinya, anggaran harus mengikuti program yang terbukti memberikan dampak terhadap wisatawan, masyarakat, UMKM, lingkungan dan perekonomian daerah.

Indonesia Tidak Boleh Hanya Mengejar Jumlah Wisatawan

Data ASEAN menunjukkan betapa ketatnya persaingan kawasan.

Pada 2025, Indonesia mencatat sekitar 14,3 juta international visitor arrivals menurut statistik ASEAN. Vietnam mencapai sekitar 17,6 juta dan Singapura sekitar 16,5 juta.

Angka tersebut memberikan pesan yang sangat jelas:

Indonesia memiliki potensi luar biasa, tetapi ukuran geografis dan kekayaan alam saja tidak menjamin posisi teratas di ASEAN.

ASEAN Tourism Outlook juga menunjukkan bahwa kawasan ini hampir sepenuhnya pulih dari pandemi dan persaingan antarnegara semakin kuat. Pada akhir Juni 2025, kedatangan wisatawan internasional ASEAN telah mencapai sekitar 92 persen dari level sebelum pandemi.

Indonesia karenanya harus berhenti berpikir:

“Bagaimana supaya wisatawan datang ke Indonesia?”

Pertanyaan yang lebih strategis adalah:

“Bagaimana supaya wisatawan memilih Indonesia dibandingkan Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura atau Filipina?”

Strategi Pertama: Stop Thinking Tourism = Government Budget

Ini mungkin strategi paling penting.

Pariwisata bukan hanya urusan Kementerian Pariwisata.

Pariwisata membutuhkan:

Kementerian Pariwisata
+
Kementerian Perhubungan
+
Kementerian PUPR
+
Kementerian Lingkungan Hidup
+
Kementerian UMKM
+
Pemerintah Daerah
+
Swasta
+
Masyarakat

Karena itu, pengembangan pariwisata harus menggunakan pendekatan:

Cross-Ministerial Tourism Investment

Misalnya pembangunan jalan menuju destinasi bukan semata-mata “anggaran pariwisata”.

Tetapi investasi konektivitas.

Pengembangan internet bukan semata-mata anggaran pariwisata.

Tetapi investasi ekonomi digital.

Pembangunan sanitasi bukan sekadar proyek lingkungan.

Tetapi investasi kualitas destinasi.

Dengan pendekatan tersebut, pariwisata dapat memperoleh manfaat dari berbagai sumber anggaran tanpa membebankan semuanya kepada Kementerian Pariwisata.

Strategi Kedua: Pemerintah Fokus pada Public Goods

Dalam kondisi anggaran terbatas, pemerintah sebaiknya fokus pada sesuatu yang sulit dilakukan swasta.

Misalnya:

• infrastruktur dasar;
• konservasi;
• keamanan;
• regulasi;
• destination planning;
• data;
• konektivitas;
• SDM;
• standardisasi;
• public space.

Sementara investasi hotel, restoran, atraksi komersial, transportasi wisata dan berbagai bisnis wisata dapat lebih banyak didorong melalui swasta.

Dengan demikian:

Government provides the ecosystem.

Private sector creates the business.

Community creates the authenticity.

Strategi Ketiga: Ubah Promosi Menjadi Performance Marketing

Indonesia tidak boleh lagi menghabiskan anggaran promosi hanya untuk mengatakan:

“Wonderful Indonesia.”

Pertanyaan berikutnya harus:

Siapa targetnya?

Dari negara mana?

Apa motivasinya?

Berapa lama tinggal?

Berapa pengeluarannya?

Destinasi mana yang dikunjungi?

Apakah datang kembali?

Dengan teknologi digital dan big data, promosi harus semakin presisi.

Misalnya:

Australia → diving + Bali + Raja Ampat

Singapore → weekend getaway + Batam + Bintan

South Korea → wellness + Bali + Yogyakarta

Europe → cultural tourism + nature + longer stay

Dengan cara ini, anggaran promosi yang lebih kecil dapat menghasilkan dampak yang lebih besar.

Strategi Keempat: Kejar Tourism Value, Bukan Hanya Tourist Arrival

Ini adalah perubahan paradigma yang sangat penting.

Indonesia seharusnya tidak hanya mengejar:

jumlah wisatawan.

Tetapi:

length of stay

average spending

local spending

repeat visit

destination dispersion

resident satisfaction

environmental quality

Kementerian Pariwisata sendiri menempatkan peningkatan pengeluaran rata-rata wisatawan mancanegara sebagai salah satu target strategis dalam rencana 2025–2029. Target rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara rekreasi meningkat dari kisaran US$1.413–1.446 pada 2025 menjadi US$1.648–1.722 pada 2029.

Ini merupakan arah yang tepat.

Karena:

1 wisatawan yang tinggal 10 hari dan membelanjakan uang di banyak sektor dapat lebih bernilai daripada 3 wisatawan yang hanya tinggal 2 hari.

Strategi Kelima: Bangun Pariwisata dari Desa

Indonesia mempunyai aset yang sulit ditiru negara lain:

desa.

Desa wisata dapat menjadi strategi pemerataan.

Tetapi jangan membuat ribuan desa wisata hanya berdasarkan SK.

Yang diperlukan adalah destination readiness.

Sebuah desa harus memiliki:

• produk;
• cerita;
• akses;
• hospitality;
• digital presence;
• SDM;
• kelembagaan;
• local champion;
• standar keamanan;
• dan mekanisme benefit sharing.

Tidak semua desa harus menjadi destinasi internasional.

Sebagian dapat menjadi destinasi regional.

Sebagian menjadi day trip destination.

Sebagian menjadi destinasi niche.

Inilah pentingnya strategi berbasis segmentasi.

Strategi Keenam: ASEAN Tourism Collaboration, Bukan Hanya Competition

Ada paradoks menarik.

Kita memang bersaing dengan negara ASEAN.

Tetapi kita juga dapat bekerja sama.

ASEAN memiliki pasar wisata intra-regional yang sangat besar. Pada 2024, perjalanan intra-ASEAN menyumbang sekitar 38 persen dari seluruh kedatangan internasional ke destinasi ASEAN, sekitar 47,7 juta wisatawan.

Artinya, Indonesia harus lebih agresif membidik wisatawan ASEAN.

Mengapa wisatawan Singapura harus hanya ke Malaysia?

Mengapa wisatawan Malaysia hanya ke Thailand?

Mengapa wisatawan Vietnam tidak ditawarkan paket multi-destination Indonesia?

Kita membutuhkan:

ASEAN Tourism Corridor.

Misalnya:

Singapore – Batam – Bintan

atau

Kuala Lumpur – Jakarta – Yogyakarta – Bali

atau

Bangkok – Bali – Labuan Bajo

Pariwisata masa depan bukan hanya kompetisi destinasi.

Ia juga merupakan network of destinations.

Jadi, Apakah Pemotongan Anggaran Mengancam Pariwisata Indonesia?

Jawabannya:

Bisa, jika pemerintah hanya memotong anggaran tanpa mengubah model pengelolaan.

Tetapi:

Tidak harus demikian, jika efisiensi diikuti reformasi strategi.

Anggaran yang lebih kecil harus menghasilkan:

lebih banyak impact,

bukan sekadar:

lebih sedikit kegiatan.

Indonesia bahkan dapat menggunakan kondisi ini sebagai momentum untuk mengubah paradigma pembangunan pariwisata.

Dari:

Government-driven tourism

menjadi:

Collaborative tourism development.

Dari:

Tourist arrival

menjadi:

Tourism value.

Dari:

Promotion

menjadi:

Performance marketing.

Dari:

Budget absorption

menjadi:

Economic, social and environmental impact.

Indonesia Tidak Kekurangan Destinasi. Indonesia Membutuhkan Mesin Pertumbuhan

Kita memiliki Bali.

Kita memiliki Borobudur.

Kita memiliki Labuan Bajo.

Raja Ampat.

Danau Toba.

Likupang.

Bromo.

Lombok.

Wakatobi.

Dan ribuan destinasi lainnya.

Persoalannya bukan kekurangan daya tarik.

Persoalannya adalah bagaimana mengubah potential menjadi performance.

Data terbaru menunjukkan sektor pariwisata memang mempunyai daya tahan. Hingga 2025, Tourism Direct Gross Domestic Product Indonesia mencapai sekitar 4,78 persen atau Rp1.138,9 triliun. Konsumsi pariwisata internal mencapai Rp2.408,97 triliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pariwisata bukan sektor pelengkap.

Pariwisata adalah bagian penting dari mesin ekonomi Indonesia.

Karena itu, ketika anggaran negara harus diefisienkan, pariwisata tidak boleh hanya dilihat sebagai biaya.

Pariwisata harus dilihat sebagai:

INVESTASI EKONOMI.

Investasi terhadap lapangan kerja.

Investasi terhadap UMKM.

Investasi terhadap daerah.

Investasi terhadap devisa.

Investasi terhadap budaya.

Dan, jika dikelola dengan benar, investasi terhadap masa depan Indonesia.

Penutup

Pada akhirnya, tantangan Indonesia bukan memilih antara efisiensi anggaran atau pertumbuhan pariwisata.

Kita harus mampu melakukan keduanya.

Kita membutuhkan pemerintah yang lebih efisien, tetapi sekaligus industri yang lebih inovatif.

Kita membutuhkan anggaran yang lebih selektif, tetapi investasi yang lebih strategis.

Kita membutuhkan promosi yang lebih kecil biayanya, tetapi lebih besar dampaknya.

Dan kita membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat.

Karena dalam persaingan pariwisata ASEAN yang semakin ketat, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan kalimat:

“Indonesia memiliki destinasi yang indah.”

Semua negara memiliki destinasi indah.

Pertanyaan yang menentukan masa depan adalah:

Siapa yang mampu mengubah keindahan menjadi pengalaman, pengalaman menjadi nilai ekonomi, dan nilai ekonomi menjadi kesejahteraan masyarakat?

Jika Indonesia mampu menjawab pertanyaan itu, maka efisiensi anggaran bukan akhir dari pertumbuhan pariwisata.

Ia justru dapat menjadi awal dari pariwisata Indonesia yang lebih efisien, kompetitif, bernilai tinggi, dan berkelanjutan.

BINUS Tourism